topmetro.news – Aliansi Serdang Bedagai Bersatu (Serbu) dengan massa lebih kurang 50 orang, mendatangi Kantor Bupati Sergai. Mereka datang dengan kendaraan bermotor untuk menyampaikan aspirasi damai, Senin (12/10/2020), dengan pengawalan polisi dan Satpol PP Sergai.
Mereka menyampaikan seharusnya pemerintah fokus pada penanganan Covid-19. Tapi malah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial (UU Cipta Kerja-red), saat Pandemi Covid-19, serta jauh dari harapan masyarakat.
Menurut mereka, banyak ketidakkonsistensian pemerintah dalam menangani situasi saat ini. “Seharusnya UU Omnibus Lawa/Cipta kerja yang sejatinya memihak kepada masyarakat sendiri, tapi isinya malah mengabaikan dan mengerdilkan pemenuhan hak tersebut. UU ini jauh dari cita-cita Bangsa Indonesia Pancasila dan UU 1945,” kata mereka.
Isi UU Cipta Kerja
Aliansi Serdang Bedagai Bersatu, menyampaikan ada beberapa hal bahwa UU Omnibus Law/Cipta kerja dalam pembentukannya melanggar asas-asas umum. Selain itu, pemerintah juga mereka anggap melanggar asas kepentingan umum.
“Seharusnya pemerintah harus mendahulukan kesejatraan rakyat dan peduli kepentingan rakyat, baik buruh, petani dan masyarakat adat maupun perempuan. UU Omnibus Law/Cipta Kerja menghilangkan cuti, uang pasangon, berkurangnya waktu istirahat dan lainnya. Lebih menguntungkan kepentingan investor dari pemodal. Dan mempermudah perampasan tanah demi kepentingan bisnis berbasis agraria (perkebunan, kehutanan, dan tambang).” sebut Aliansi Serdang Bedagai Bersatu.
Maka mereka minta kepada Presiden Indonesia untuk segera mengeluatkan Perpu untuk membatalkan UU Omnibus Law/Cipta Kerja. Kemudian mendesak Makamah Konsitusi Reublik Indonesia (MK-RI) membatalkan permohonan Judicial Reviau UU Omnibus Law/Cipta Kerja. Serta mendesak Pemerintah Indonesia untuk fokus menangani Covid-19 yang lagi marak.
Setelah lebih kurang satu jam para perunjuk rasa menyampaikan aksi aspirasinya, Pjs Bupati Sergai Irman dan bersama Kasatpol PP dan Kadisnaker dan Koperasi menyambut baik kehadiran para pengunjuk rasa.
Aspirasi tersebut, kata Pjs Bupati Sergai akan mereka sampaikan atau teruskan ke Pemprov Sumut maupun pemerintah pusat . (TMD-004)
reporter | Ali Amran
